INN | TAPANULI SELATAN (SUMUT) –Ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Edukasi Nusantara – Pemerhati Pemerintah (JEN-PP) menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (6/3/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Bupati Tapanuli Selatan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan.
Sekretaris Umum Lembaga Eksekutif JEN-PP, Syahrial Siregar, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya dalam sektor pendidikan.
“Ini merupakan tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari masyarakat sipil. Kami meminta Bupati Tapanuli Selatan melakukan evaluasi serius terhadap kinerja Plt Kepala Dinas Pendidikan. Jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal, maka jabatan tersebut perlu dievaluasi hingga pada langkah pencopotan,” ujar Syahrial.
Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Salah satu orator aksi, Ahmadi Saleh Hasibuan, menjelaskan bahwa massa awalnya menggelar aksi di depan Kantor Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan.
Namun karena Plt Kadis Pendidikan tidak berada di tempat, massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Bupati Tapanuli Selatan di Sipirok.
“Setelah menyampaikan orasi sekitar dua jam di depan kantor bupati, Bupati akhirnya datang dan langsung menanggapi aspirasi yang kami sampaikan,” kata Ahmadi.
Dalam orasinya, Ahmadi menekankan pentingnya profesionalitas dalam pengelolaan sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan bidang strategis yang harus dikelola secara serius karena menyangkut masa depan generasi muda.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN maupun APBD, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.
Koordinator aksi Jose Hutabarat menyatakan bahwa aksi tersebut lahir dari kepedulian mahasiswa terhadap kualitas pendidikan di daerah.
“Kami hadir bukan untuk mencari konflik, tetapi karena kepedulian terhadap dunia pendidikan di Tapanuli Selatan. Masa depan generasi daerah ini sangat bergantung pada kualitas pengelolaannya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Lapangan Mukhtar Sagala yang menegaskan bahwa tuntutan evaluasi merupakan bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat di lingkungan pemerintah daerah akan tetap dievaluasi berdasarkan kinerja.
Menurutnya, tanpa adanya desakan dari mahasiswa maupun lembaga masyarakat, pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas, membuat kebijakan yang tidak tepat, atau bahkan terindikasi melakukan pelanggaran hukum tetap akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, tersebut berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi bagian dari dinamika demokrasi di daerah.
(Red/Alhar)