Diduga Dikriminalisasi, H. Fahril Fauzi Lubis Pertanyakan Penetapan Dirinya sebagai Tersangka oleh Penyidik Polrestabes Medan

INN | MEDAN (SUMUT) – Penetapan H. Fahril Fauzi Lubis sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian keterangan palsu di Pengadilan Negeri Medan menuai keberatan dari pihak yang bersangkutan dan tim kuasa hukumnya.

Fahril mempertanyakan dasar penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia menilai penetapan tersebut belum didukung alat bukti yang kuat sebagaimana mestinya dalam proses hukum.

Saat ini, Fahril telah memenuhi panggilan pemeriksaan kedua berdasarkan surat Nomor: S.Pgl/Tsk.2/2235-a/IX/RES.1.9/2026/Reskrim, terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/2701/XII/2021/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tertanggal 13 Desember 2021.

Fahril diketahui telah menghadap penyidik Bripka Darma, S.H., dari Unit Harda Satreskrim Polrestabes Medan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Selain itu, ia juga dikenakan kewajiban wajib lapor yang masih dijalaninya hingga Jumat, 20 November 2026.

Usai melaksanakan wajib lapor pada Jumat, 20 November 2026, Fahril yang didampingi kuasa hukumnya dari Lembaga Gebrakk-Sriwijaya Sumatera Utara, Ir. Ahmad Fahmi Hasibuan, S.H., M.Hum., dan rekan-rekannya, menyampaikan keberatannya kepada awak media.

“Saya sendiri tidak tahu mengapa dijadikan tersangka oleh pihak penyidik. Padahal, saya memberikan kesaksian dalam perkara penetapan ahli waris (PAW) di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tanpa mengada-ada,” ungkap Fahril.

Ia membantah tuduhan memberikan kesaksian palsu yang dilaporkan oleh Fadlina Raya Lubis dan menjadi dasar perkara yang kini dihadapinya.

Fahril juga menyampaikan bahwa dirinya telah melaporkan dugaan pemalsuan surat dan keterangan yang menurutnya dilakukan oleh pihak pelapor. Perkara tersebut, kata Fahril, saat ini sedang menempuh proses kasasi di Mahkamah Agung.

“Saya sudah melaporkan hal tersebut ke Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan. Namun, hingga saat ini laporan saya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan,” ujarnya.

Laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/3042/IX/2025/SPKT/Polrestabes Medan/Polda Sumatera Utara, tertanggal 5 September 2025, terkait dugaan pemalsuan surat dan keterangan.

Fahril berharap pihak kepolisian dapat menangani persoalan tersebut secara objektif dan transparan.

“Saya berharap pihak Polrestabes Medan dapat benar-benar menjernihkan persoalan ini, agar diketahui siapa yang melanggar hukum dan siapa yang benar. Proses hukum harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia,” tuturnya dengan nada kecewa.

Kuasa Hukum Pertanyakan Dasar Penetapan Tersangka

Senada dengan Fahril, kuasa hukumnya, Ir. Ahmad Fahmi Hasibuan, S.H., M.Hum., bersama tim menyatakan keberatan atas penetapan kliennya sebagai tersangka.

Menurut Fahmi, penetapan tersebut dinilai belum didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan perlu ditelaah kembali berdasarkan fakta serta dokumen yang ada.

“Penetapan klien kami sebagai tersangka kami nilai belum didukung bukti-bukti yang kuat. Perkara ini berkaitan dengan kesaksian klien kami dalam persidangan penetapan ahli waris Novita Boru Ginting,” jelas Fahmi.

Ia menerangkan bahwa suami Novita Boru Ginting, Yahya Panyungan Lubis, telah meninggal dunia pada 2018. Yahya merupakan adik kandung H. Fahril Fauzi Lubis.

Fahmi juga menyebutkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah dokumen terkait penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan keluarga Fahril. Menurutnya, pembagian tersebut telah disepakati oleh seluruh ahli waris dan dituangkan dalam pernyataan yang diketahui oleh notaris pada 10 Mei 2021.

“Berdasarkan dokumen yang kami miliki, pembagian harta warisan telah disepakati oleh seluruh ahli waris. Pernyataan tersebut ditandatangani masing-masing ahli waris dan diketahui oleh notaris Alina Hanum pada 10 Mei 2021,” paparnya.

Ia menambahkan, masing-masing dari lima ahli waris disebut memiliki dokumen keterangan ahli waris tersebut. Bahkan, menurut Fahmi, sebagian aset telah dibaliknamakan dan dialihkan kepada pihak lain berdasarkan dokumen yang dimaksud.

Fahmi menegaskan bahwa pembagian harta warisan tersebut dilakukan ketika Yahya Panyungan Lubis masih hidup.

“Kami tidak bermaksud mengintervensi pihak Polrestabes Medan. Namun, kami berharap penyidik dapat menangani perkara ini secara cermat, objektif, dan berdasarkan bukti serta fakta yang ada. Jangan sampai penetapan tersangka dilakukan karena adanya tekanan dari pihak tertentu,” tegasnya.

Fahmi juga menyoroti adanya aksi demonstrasi yang dilakukan pihak pelapor di depan Polrestabes Medan setiap kali merasa kurang puas terhadap penanganan laporan mereka.

Menurutnya, proses hukum harus tetap berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, bukan karena tekanan dari pihak mana pun.

“Kami akan berusaha membuka tabir kebenaran dalam perkara ini. Kami berharap tidak ada kriminalisasi terhadap klien kami,” pungkas Fahmi.

Ketua DPW Gebrakk-Sriwijaya Sumut Minta Kasus Diusut Tuntas

Ketua DPW Lembaga Gebrakk-Sriwijaya Sumatera Utara, Edi Yansah, turut angkat bicara terkait perkara yang dihadapi H. Fahril Fauzi Lubis.

Edi menyampaikan bahwa melalui bidang hukum lembaganya, pihaknya akan mendorong agar persoalan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dan mengedepankan penegakan hukum yang sebenar-benarnya.

“Dalam perkara yang dihadapi H. Fahril Fauzi Lubis, kami akan mengimbau agar seluruh pihak menempuh jalur hukum dan menegakkan hukum secara benar,” ujar Edi.

Ia mengatakan, apabila diperlukan, pihaknya akan melakukan upaya hukum dengan menyampaikan laporan dan meminta keadilan kepada instansi kepolisian terkait di Mabes Polri serta kepada Presiden Republik Indonesia.

Edi berharap perkara tersebut dapat ditangani secara transparan sehingga fakta hukum dan pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui secara jelas.

“Kami berharap kasus ini benar-benar dijernihkan, siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Kami juga meminta Mabes Polri untuk menelaah dan memeriksa penanganan perkara oleh penyidik Unit Harda Polrestabes Medan berinisial Bripka Darma, S.H., apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam proses penyidikan,” katanya.

Menurut Edi, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau tindakan yang melanggar ketentuan, pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Institusi Kepolisian Republik Indonesia harus tetap menjaga integritas dan profesionalisme. Apabila ditemukan oknum yang menyalahgunakan jabatan, harus ditindak sesuai ketentuan hukum,” tutup Edi Yansah.
(Tim)