INN | PADANGSIDIMPUAN (SUMUT) – Pimpinan Besar Gerakan Mahasiswa Bawah Tanah (PB–GEMA BT) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan, Selasa (28/4/2026), sekitar pukul 11.00 WIB.
Aksi yang mengusung tema “Bongkar Dugaan Penyimpangan Anggaran Dinas Kesehatan: Dari Mark-Up hingga Ambulans, Transparansi atau Turun Jabatan!” tersebut berlangsung tertib dan kondusif.
Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa, pemuda, dan sejumlah elemen masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan persoalan transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas dalam pengelolaan anggaran publik di sektor kesehatan.
Ketua Umum PB–GEMA BT, Bung Ahmadi, menegaskan pentingnya keterbukaan anggaran secara menyeluruh serta akuntabilitas kinerja sebagai wujud tanggung jawab kepada publik. Sementara itu, Koordinator Aksi, Wira F. Hasibuan, menyoroti perlunya audit independen yang objektif dan transparan.
Dalam orasi yang disampaikan, Qadafi Nasution menyinggung potensi konsekuensi hukum apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Rifky Imam Hasbullah menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan, sedangkan Syahrial Siregar (Ucok SS) menguatkan tuntutan melalui pendekatan konstitusional, khususnya terkait hak masyarakat atas informasi dan pelayanan publik.
Perwakilan dari Kesbangpol Kota Padangsidimpuan, Guswan Leo, turut hadir dan mengimbau massa agar tetap menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta etika selama menyampaikan aspirasi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam poin tuntutan, yakni keterbukaan anggaran, klarifikasi atas dugaan mark-up dan pengadaan, pelaksanaan audit independen, evaluasi pengadaan ambulans, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta evaluasi struktural oleh Wali Kota Padangsidimpuan.
Massa tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan yang sedang berada di luar kantor. Namun, dialog tetap dilakukan dengan Kepala Bidang P2P, Ns. Irma Syahreni, S.Kep., yang menyatakan akan menyampaikan seluruh aspirasi dan tuntutan kepada pimpinan dinas.
Di akhir aksi, Bung Ahmadi membacakan pernyataan sikap yang kemudian diserahkan kepada pihak dinas. Ia menegaskan bahwa apabila tuntutan tidak mendapat tindak lanjut, PB–GEMA BT akan menggelar aksi lanjutan di sejumlah instansi terkait, seperti Inspektorat Daerah, DPRD, Kejaksaan Negeri, dan Kantor Wali Kota dalam waktu mendatang.
Aksi ini mendapat pengawalan dari aparat gabungan Polri, TNI, Kejaksaan, dan Satpol PP. Kegiatan berlangsung damai dan ditutup dengan pembubaran massa secara tertib.PB–GEMA BT menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan langkah konstitusional dalam mendorong transparansi, keadilan, serta integritas dalam tata kelola pemerintahan. (Red/Anhar)
