INN | JAKARTA – Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, menegaskan bahwa konsep strong leadership yang dibangun Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak dapat dimaknai sebagai bentuk militerisme. Menurutnya, kepemimpinan yang kuat justru dibutuhkan untuk memastikan jalannya pemerintahan yang efektif dan tegas dalam menegakkan konstitusi.
Hal tersebut disampaikan Fadli Zon dalam program Kabar Petang TVOne, Rabu (7/1/2025), di Jakarta. Ia menanggapi sejumlah pandangan publik yang mengaitkan latar belakang militer Prabowo dengan kekhawatiran akan kembalinya gaya kepemimpinan otoriter.
“Strong leadership bukan berarti militerisme. Kepemimpinan kuat adalah kemampuan mengambil keputusan secara tegas, berpihak pada kepentingan rakyat, dan tetap berada dalam koridor demokrasi serta hukum,” ujar Fadli.
Fadli menjelaskan, Prabowo berulang kali menegaskan komitmennya terhadap demokrasi, supremasi sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, pengalaman Prabowo di bidang pertahanan justru menjadi modal untuk menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Ia juga menilai bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa, memperkuat institusi negara, serta mempercepat pembangunan tanpa mengabaikan prinsip checks and balances.
“Yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin yang kuat secara visi dan keberanian, bukan pemimpin yang lemah dalam mengambil keputusan. Itu berbeda jauh dengan militerisme,” kata Fadli.
Fadli berharap masyarakat dapat melihat kepemimpinan Prabowo secara objektif, berdasarkan program dan kebijakan yang ditawarkan, bukan semata-mata pada latar belakang masa lalu.(*)
