INN | TAPSEL (SUMUT) – Ratusan warga Desa Gunung Baringin dan Desa Mosa Palang, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, menggelar aksi unjuk rasa damai, Jumat (8/8/2025). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana beroperasinya kembali PT Penai Lika Sejahtera (PLS) di wilayah mereka.
Aksi yang dipusatkan di kawasan Mosa Palang ini diikuti berbagai elemen masyarakat lintas generasi, mulai dari tokoh adat, pemuda, ibu-ibu, hingga puluhan anak-anak sekolah dasar. Massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan penghentian aktivitas PT PLS, serta meminta perhatian langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri KLHK, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dan Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu.
“Kami khawatir dengan masa depan anak-anak kami. Jika kebun orang tua mereka diambil, dari mana biaya sekolah anak-anak kami nanti?” ujar salah satu orator aksi.
Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Pembela Tanah Air Indonesia (GEMMA PETA Indonesia) turut memberikan dukungan terhadap aksi tersebut. Ketua Umumnya, Ronald Harahap atau Baron Harahap, menegaskan bahwa penolakan warga memiliki dasar kuat, baik dari sisi hukum maupun pengalaman masa lalu.
Baron mengungkapkan, PT PLS pernah menjadi sorotan karena melakukan penanaman sawit di kawasan hutan seluas 80 hektare di Register 6, berdasarkan temuan Dinas Kehutanan Sumut pada 2022.
“Temuan itu diumumkan langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Herianto, dan dimuat media nasional pada 5 April 2022. Fakta ini semakin memperkuat alasan warga menolak kehadiran kembali PT PLS,” tegas Baron.
Ia menambahkan, perjuangan masyarakat Gunung Baringin adalah bagian dari penegakan amanat konstitusi, sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.
“Kami akan membawa suara rakyat ini hingga ke meja Presiden. Kami percaya Pak Prabowo akan berpihak pada rakyat. Kalau kepala daerah dan wakil rakyat tak mendengarkan, maka masyarakat akan mengingat sikap mereka,” ujarnya.
Penolakan terhadap PT PLS tidak hanya terkait persoalan lahan, tetapi juga sebagai simbol perjuangan warga menjaga kelestarian hutan, keberlangsungan hidup, dan masa depan generasi penerus. Warga berharap hutan dipandang bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan warisan tak ternilai bagi anak cucu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari PT PLS maupun pemerintah daerah. GEMMA PETA Indonesia bersama masyarakat berkomitmen terus menyuarakan aspirasi secara damai dan bermartabat demi memastikan hak-hak rakyat dihormati dan dilindungi.(Red/Alhar)
