INN | TAPSEL (SUMUT) – Sekitar 700 warga Desa Aek Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, menyatakan sikap mendesak Bupati Tapanuli Selatan H. Gus Irawan Pasaribu untuk menonaktifkan Kepala Desa mereka yang berinisial SL.
Desakan tersebut muncul karena warga menilai Kades SL bersikap arogan, tidak transparan dalam pengelolaan dana desa, serta cenderung bertindak sepihak tanpa melibatkan unsur pemerintahan desa lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Dia seolah menganggap kami, masyarakat dan perangkat desa, bodoh dan tidak penting,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di Aek Libung, Selasa (18/5).
Dalam surat pernyataan sikap yang ditandatangani lebih dari 700 warga laki-laki dan perempuan itu, mereka menyebut SL tidak terbuka dalam penyaluran bantuan sosial yang hanya diberikan kepada kerabat dekatnya.
Selain itu, Kades SL juga disebut tidak pernah melibatkan BPD dalam proses pembangunan desa, penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), maupun laporan pertanggungjawaban (LPJ). “Kalau diminta, katanya tidak perlu dikasih ke orang itu,” ujar sumber, menirukan ucapan Kades SL.
Menanggapi hal tersebut, tokoh masyarakat Sayur Matinggi, Jaumarkar Lubis, meminta agar warga mengumpulkan bukti dan membuat laporan resmi ke aparat penegak hukum. “Kalau memang ada bukti kuat, laporkan saja ke pihak berwenang. Soal pemberhentian atau nonaktif, itu bisa dilakukan bila sudah masuk proses hukum,” ujarnya saat ditemui di Aek Sijorni, Minggu (19/5).
Jaumarkar juga menyoroti jumlah warga yang menandatangani surat tersebut. “Luar biasa, lebih dari 700 orang tanda tangan. Itu sudah hampir separuh dari warga dewasa Desa Aek Libung. Ini indikasi kuat bahwa permasalahan ini bukan rekayasa,” tambahnya.
Sumber lain menyebut, jika tidak ada tanggapan serius dari pihak pemerintah, jumlah tanda tangan akan terus bertambah. “Sudah ada sekitar 100 orang lagi yang siap menandatangani. Jika tetap tidak ada respon, kami akan buat surat lanjutan, bahkan aksi demonstrasi ke kantor Bupati dan DPRD. Kami juga akan undang media cetak, online, dan elektronik agar persoalan ini diketahui luas,” pungkasnya.(red/Alhar)
